Baturaja | 14 Oktober 2022 - Bertempat diruang Media Center, Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) Baturaja mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan III.

Dimulai pukul 14.00 WIB, rapat dipimpin langsung oleh Ibu Ketua YM. Sri Roslinda, S.Ag., M.H. dan didampingi oleh Panitera Bapak H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. serta diikuti oleh seluruh pegawai bagian Kepaniteraan.

Rapat ini rutin dilakukan, yang mana untuk memonitroing dan mengevaluasi kinerja bagian Kepaniteraan selama triwulan yang sudah berjalan.

Baturaja | 13 Oktober 2022 -  Bertempat di Ruang Media Center, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum dan Keuangan Pengadilan Agama (PA) Baturaja Bapak Teddy Nuansyah, S.H., mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 melalui zoom meeting.

Kegiatan ini diadakan oleh Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), yang merupakan tindak lanjut dari Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022 tanggal 04 Oktober 2022, hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Diikuti oleh seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan MA Seluruh Indonesia, kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Baturaja | 04 Oktober 2022 - Pengadilan Agama (PA) Baturaja yang dalam hal ini diwakili oleh Panitera Bapak H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I., bersama Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H. Teddy Meilwansyah dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) OKU lainya melaksanakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten OKU, Bertempat di Pasar Baru (Samping Kantor Dinas Pariwisata OKU).

Penjabat Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah., Menyampaikan bahwa mall pelayanan publik ini telah diinisiasi sejak kepemimpinan Bupati OKU H. Kuryana azis ditahun 2020 yang lalu, dan juga mall pelayanan publik ini sudah menjadi atensi penuh dari Kemenpan RB, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.

Selanjutnya, besar harapan kami mall pelayanan publik ini dapat menjadi icon baru dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten OKU, untuk itu kepada pihak terkait dalam pembangunan mall pelayanan publik ini, agar melaksanakan pembangunan dengan sebaik mungkin, serta kiranya dapat memberikan bangunan dengan nilai seni yang tinggi sehingga nantinya mall pelayanan publik dapat menjadi kebanggan masyarakat di Kabupaten OKU.

Teddy Meilwansyah juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan mall pelayanan publik ini, sehingga mall pelayanan publik ini bisa terwujud dan terlaksana pada tahun ini, serta mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat menjadi amal ibadah dan menjadi catatan sejarah bagi masyarakat Kabupaten OKU bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten OKU.

Baturaja | 04 Oktober 2022 - Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Nomor ; 4 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, tentang Penandatanganan Pakta Integritas, Sesuai dengan instruksi Pimpinan MA -RI dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dinilai perlu dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pakta Integritas dituangkan ke dalam sebuah Dokumen Pakta Integritas. Penandatangan Pakta Integritas ini sesuai tujuannya adalah mensukseskan program Reformasi Birokrasi di lingkungan MA-RI dan badan peradilan dibawahnya serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen Pengadilan Agama (PA) Baturaja untuk mewujudkan pelayanan publik yang terbaik.

Maka Pada hari ini, bertempat di Ruang Media Center PA Baturaja, Pimpinan dan Seluruh Pegawai PA Baturaja melaksanakan Pengucapan dan Penandatanganan Pakta Integritas yang di Pimpin langsung Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pelembang YM. Bapak Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I, melalui Virtual Zoom Meeting.

Acara Berjalan dengan Lancar dan Hikmat.

Baturaja | 03 Oktober 2022 - Ketua Pengadilan Agama (PA) Baturaja YM. Ibu Sri Roslinda, S.Ag., M.H., bersama Hakim, Panitera, dan Pranata Komputer PA Baturaja mengikuti acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Ditjen Badilag (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) secara virtual di Media Center PA Baturaja.

Acara yang berlangsung pukul 09.30 WIB ini saksikan oleh Pengadilan Agama Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta PPPA RI, BSI dan PEKKA di seluruh Indonesia secara virtual. Acara diawali dengan pembacaan doa dilanjutkan dengan sambutan Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan “Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai langkah keseriusan kita dan merupakan kolaborasi antara Badilag MA RI dengan ketiga Institusi dengan niat untuk meningkatkan pelayanan dengan harapan memaksimalkan kualitas internal dan pelayanan kepada masyarakat yang kita layani yang disaksikan oleh ketiga institusi di seluruh Indonesia dan mereka akan mengimplementasikan dan akan dirasakan oleh masyarakat.”

“ Kementerian PPPA RI subatansi pekerjaan dengan Badilag MA RI kerjasama ini kedepannya diharapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan regulasi dasar melayani masyarakat sesuai Perma No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Kemudian regulasi dasar BSI dalam Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Transparansi Keterbukaan Informasi.”, ungkap Dirjen Badilag MA RI.

Sekretaris Kementerian PPPA RI Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Badilag MA RI dalam moment MoU yang sangat penting ini beliau menyambut baik kerjasama dengan Badilag MA RI dan akan segera ditindaklanjuti dengan PPPA Tingkat Provinsi dan berharap kerjasama ini berjalan dengan baik, seluruh anak terlindungi, perempuan berdaya dan seluruh masyarakat Indonesia maju semakin lebih baik.

Dalam sambutan Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menyampaikan bahwa dengan adanya kerjasama ini BSI akan melayani seoptimal mungkin kepada Pengadilan Agama yang tupoksinya adalah melayani masyarakat luas. Dengan layanan yang saat ini sudah terjalin pelayanan pembayaran Pengadilan Agama dengan sistem e-court dan BSI hadir untuk mensuport e-court pembayaran perkara secara elektronik dan pembayarannya pun dapat dilakukan di chanel BSI seluruh Indonesia.

Sementara itu Wakil Direktur Yayasan PEKKA Fitria Villa Sahara dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan wujud kolaborasi antara Badilag MA RI dengan PEKKA dalam menguatkan masyarakat khususnya kaum marginal perempuan dan anak dalam menghadapi stigma negatif. Kerjasama ini juga dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam menaikan harkat martabat perempuan dan anak yang juga sevisi dengan PPPA RI dalam melaksanakan program mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Dengan komitmen kerjasama ini diharapkan dapat mendorong dan memberikan dukungan juga perlindungan kepoada perempuan dan anak.

Selanjutnya dilanjutkan langsung dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dirjen Badilag MA RI Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dengan Sekretaris Kementerian PPPA RI Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M., Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta dan Wakil Direktur Yayasan PEKKA Fitria Villa Sahara.

Acara diakhiri dengan foto bersama dan ditutup dengan penyerahan Cinderamata Badilag MA RI kepada Kementerian PPPA RI, BSI dan PEKKA serta sebaliknya Kementerian PPPA RI, BSI dan PEKKA kepada Badilag MA RI.